Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sasaran Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Dasar dan Menengah: Rekonstruksi Kriteria Penetapan Peserta Didik
DOI:
https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6.9692Keywords:
Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan jarak jauh, regulasi pendidikan, analisis yuridisAbstract
Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. Namun, Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan kriteria kelompok masyarakat yang dimaksud. Kekosongan pengaturan tersebut juga masih dijumpai dalam peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang lebih menitikberatkan pada tujuan, karakteristik, ruang lingkup, dan penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh tanpa mengatur secara eksplisit sasaran atau kriteria peserta didik penerima layanan tersebut. Penelitian terdahulu juga lebih banyak membahas penyelenggaraan dan efektivitas Pendidikan Jarak Jauh, sedangkan kajian mengenai pengaturan sasaran penerima layanan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sasaran Pendidikan Jarak Jauh pada pendidikan dasar dan menengah serta merekonstruksi kriteria penetapan peserta didik sebagai sasaran layanan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma mengenai sasaran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penetapan peserta didik. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi norma pada peraturan pelaksana pada Peraturan Menteri Nomor 119 Tahun 2014 mengenai Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Dasar dan Menengah berupa kriteria penetapan peserta didik berdasarkan kondisi geografis, kesehatan, disabilitas, keadaan darurat, mobilitas, dan kebutuhan layanan pendidikan khusus sebagai dasar pembentukan regulasi Pendidikan Jarak Jauh yang menjamin kepastian hukum, pemerataan akses pendidikan, dan perlindungan hak atas pendidikan.
References
Arrista Trimaya. (2020). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prodigy: Jurnal Perundang-undangan, 8(2), 213–235. Prodigy: Jurnal Perundang-undangan Vol. 8 No. 2 (2020) – Artikel Arrista Trimaya.
Asshiddiqie, J. (2011). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Disertasi. Universitas Indonesia.
Bintarti, A., Darmayanti, T., & Pramudibyanto, H. (2022). Efektivitas Komunikasi dan Prestasi Belajar Mahasiswa pada Pendidikan Jarak Jauh (Kasus di Unit Program Belajar Jarak Jauh Jakarta). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 14(70). https://doi.org/10.24832/jpnk.v14i70.3230
Claudia, C. (2022). Evaluasi Kebijakan dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19. El-Idare: Journal of Islamic Education Management, 8(1), 63–73. https://doi.org/10.19109/elidare.v8i1.9954
Gunawan, B. (2020). Analisis yuridis pendidikan jarak jauh dalam perspektif hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Jurnal HAM, 11(3), 387–404. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indrati, M. F. (2020). Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Otto, J. M. (2003). Rule of Law: Concepts, Theory and Practice. Leiden: Leiden University Press.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Rahmawati, S., Mulyono, H., & Istiyati, S. (2022). Analisis Permasalahan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar. JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia): Jurnal Ilmiah Pendidikan, 8(2). https://doi.org/10.20961/jpiuns.v8i2.63740
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Zuhairi, A., & Aprijani, D. A. (2009). Legal Foundations, Pedagogical Challenges, and Technological Constraints of Distance Education in Indonesia. Turkish Online Journal of Distance Education, 10(3), 178–192. https://dergipark.org.tr/en/pub/tojde/article/176445.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Veronika Doralina Pandiangan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Hak cipta :
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0) .
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di JIHHP.
