Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun, Redesain Beban Kerja, dan Perencanaan Sumber Daya Manusia: Studi Kualitatif pada Tiga Kantor Imigrasi di JABODETABEK

Authors

  • Sohirin Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Depok, Indonesia
  • Pascalis Danny Kristi Wibowo Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Depok, Indonesia
  • Habbi Firlana Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Depok, Indonesia
  • Wisnu Widayat Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Depok, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6.10038

Keywords:

Paspor Sepuluh Tahun, Kebijakan Keimigrasian, Analisis Beban Kerja, Perencanaan Sumber Daya Manusia, Implementasi Kebijakan

Abstract

Perpanjangan masa berlaku paspor biasa menjadi paling lama sepuluh tahun mengubah siklus permohonan, tetapi dampaknya terhadap beban kerja dan perencanaan sumber daya manusia di unit pelaksana belum banyak diteliti secara empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka regulasi kebijakan tersebut, pengaruhnya terhadap volume permohonan dan beban kerja pegawai, praktik analisis beban kerja, serta perencanaan sumber daya manusia pada tiga kantor imigrasi di Jakarta Selatan, Bekasi, dan Tangerang. Penelitian kualitatif dengan studi kasus jamak ini menggunakan wawancara terstruktur terhadap tiga informan dari bagian sumber daya manusia dan loket paspor, telaah regulasi, serta data kinerja layanan, yang dianalisis secara tematik dengan triangulasi lintas kantor. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan hanya mengubah parameter masa berlaku produk, bukan proses layanan, sehingga dampaknya terhadap beban kerja dinilai belum signifikan; capaian kinerja layanan paspor di Jakarta Selatan turun dari 111,08% menjadi 107,96%. Tidak ada penambahan formasi di ketiga kantor, sedangkan kecukupan pegawai dinilai berbeda: memadai di Jakarta Selatan tetapi kurang di Tangerang akibat sebaran titik layanan dan ketidakhadiran pegawai. Kebaruan penelitian ini adalah model perencanaan sumber daya manusia responsif kebijakan yang memadukan proyeksi permintaan berbasis kohort dan cadangan kapasitas.

References

Afan, I., & Su'ud, M. (2021). Analisis beban kerja pegawai negeri sipil pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi DIY (studi kasus jabatan fungsional umum). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia, 1(2), 485–500. https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i2.385

Baekgaard, M., & Madsen, J. K. (2024). Anticipated administrative burdens: How proximity to upcoming compulsory meetings affect welfare recipients' experiences of administrative burden. Public Administration, 102(2), 425–443.

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. (2023). Job demands–resources theory: Ten years later. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 10, 25–53. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-120920-053933

Berlin, J., Szücs, S., Höjer, S., & Liljegren, A. (2022). How do street-level bureaucrats manage high workloads? Collegial mechanisms at the organisational level—Experiences from public healthcare organisations. European Management Review, 19, 299–312.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Chang, A., & Brewer, G. A. (2023). Street-level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. Public Management Review, 25(11), 2191–2211. https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2065517

Edri-Peer, O., & Cohen, N. (2025). Revisiting coping mechanisms on the street-level: A systematic literature review. Journal of Public Administration Research and Theory, 35(4), 397–421. https://doi.org/10.1093/jopart/muaf022

Gea, S., Zega, Y., Mendrofa, S. A., & Harefa, P. (2024). Analisis perencanaan kebutuhan pegawai negeri sipil di UPTD Puskesmas Botomuzoi Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias. INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 4(1).

Gofen, A., Rønning, R., & Sønderskov, M. (2025). Street-level bureaucracy and co-creation: Towards theory synthesis and cross-fertilization. Public Management Review. https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2429013

Haryanto, D. (2021). Pengaruh analisis jabatan, analisis beban kerja dan kompetensi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Kindai, 17(3), 325–346.

Hata Galih, R., Riau, D. P., & Rulinawaty, R. (2024). Formulasi kebijakan perubahan masa berlaku paspor biasa dari 5 (lima) tahun menjadi (10 tahun) masa berlaku paspor biasa (studi kasus pengambilan kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi). UNES Law Review, 6(4), 11633–11642. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2129

Helpiastuti, S. B., Syaifana, I., & Rohman, H. (2023). Kualitas pelayanan M-Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 7(1), 15–30.

Hulu, A. R., Ndraha, A. B., Lase, D., & Halawa, O. (2024). Analisis perencanaan sumber daya manusia perspektif pengadaan pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Gunungsitoli. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4(3), 1543–1552.

Jaillet, P., Loke, G. G., & Sim, M. (2022). Strategic workforce planning under uncertainty. Operations Research, 70(2), 1042–1065. https://doi.org/10.1287/opre.2021.2183

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Peeters, R., & Campos, S. A. (2023). Street-level bureaucracy in weak state institutions: A systematic review of the literature. International Review of Administrative Sciences, 89(4). https://doi.org/10.1177/00208523221103196

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. (2022).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. (2020).

Putra, Z. A. D., & Ismail, H. (2024). Implementasi aplikasi analisis beban kerja terkait kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(2), 189–199. https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1184

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011).

Vandersmissen, L., & George, B. (2023). Strategic planning in public organizations: Reviewing 35 years of research. International Public Management Journal. https://doi.org/10.1080/10967494.2023.2271901

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.

Downloads

Published

2026-11-14

How to Cite

Sohirin, Kristi Wibowo, P. D., Firlana, H., & Widayat, W. (2026). Kebijakan Masa Berlaku Paspor 10 Tahun, Redesain Beban Kerja, dan Perencanaan Sumber Daya Manusia: Studi Kualitatif pada Tiga Kantor Imigrasi di JABODETABEK. Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 7(6), 4242–4256. https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i6.10038